Rokan Hilir- Jurnalindependent.com- Usai menyoroti praktik dugaan pemotongan minyak di SPBU Maju Jaya Panipahan serta dugaan keterlibatan oknum calo dalam pembuatan surat rekomendasi, Aktivis muda Panipahan, Riadi Malay kembali menyuarakan dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses pembuatan surat rekomendasi yang diduga mengalir kepada Kabid Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir.
Dugaan tersebut mencuat setelah semakin banyaknya surat rekomendasi yang dikeluhkan oleh Wawan selaku operator SPBU maju jaya. Menurut Riadi, kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat nelayan dan pengguna surat rekomendasi.
“Jangan sampai persoalan dugaan pungli di Rokan Hilir semakin kompleks. Mulai dari isu dugaan setoran PJ Penghulu, Kepala Dinas, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, Camat, hingga sekarang pembuatan surat rekom pun ikut diduga menjadi ajang pungli,” ujar Riadi Malay.
Riadi meminta kepada Bupati Rokan Hilir agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan di lingkungan pemerintahan Daerah Rokan Hilir, khususnya yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat kecil.
Ia juga berharap aparat penegak hukum dan instansi terkait dapat turun tangan melakukan penelusuran terhadap dugaan tersebut agar pelayanan publik di Kabupaten Rokan Hilir dapat berjalan secara transparan dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat.
“Kalau benar ada praktik pungli dalam pengurusan surat rekomendasi, tentu ini sangat memalukan. Masyarakat nelayan yang seharusnya dipermudah malah diduga dibebani dengan biaya-biaya di luar ketentuan,” tutup Riadi Malay
Editor : Redaksi
