Pekanbaru – Himpunan Pelajar Mahasiswa Pasir Limau Kapas (HPPMP) Pekanbaru mempertanyakan legalitas organisatoris pelantikan pengurus Hipemarohi Pekanbaru versi ilegal yang dilaksanakan pada Minggu, 24 Mei 2026 di Hotel Royal Asnof Pekanbaru oleh Bupati Rokan Hilir.
Ketua HPPMP Pekanbaru, Al Hafi, menilai pelantikan tersebut berpotensi menimbulkan polemik dan perpecahan di kalangan mahasiswa asal Rokan Hilir apabila tidak dilandasi mekanisme organisasi yang sah dan sesuai aturan.
Menurut Al Hafi, panitia Musyawarah Besar (Mubes) Hipemarohi Pekanbaru yang telah dibentuk sejak Januari 2026 seharusnya angkat bicara terkait persoalan tersebut, agar tidak muncul kebingungan di tengah mahasiswa dan alumni Hipemarohi.
“Kami meminta panitia Mubes Hipemarohi Pekanbaru yang telah dibentuk sejak Januari 2026 untuk memberikan penjelasan kepada publik dan mahasiswa. Jangan sampai organisasi mahasiswa dijadikan alat kepentingan kelompok tertentu,” ujar Al Hafi.
Ia juga menilai kemungkinan Bupati Rokan Hilir tidak memahami sepenuhnya dinamika internal organisasi mahasiswa, sehingga diduga mendapat informasi yang keliru dari oknum-oknum tertentu.
“Kami menduga Bupati Rokan Hilir bisa saja tidak memahami secara utuh persoalan internal organisasi, sehingga mungkin telah diarahkan atau diberikan informasi yang tidak tepat oleh sekelompok oknum,” tambahnya.
Editor : Redaksi
