RokanHilir-Jurnalindependent.com-Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hilir kembali membuat petani menjerit. Dalam beberapa pekan terakhir, harga sawit yang sebelumnya berada di kisaran Rp2.700 per kilogram, kini anjlok hingga menyentuh Rp1.800 per kilogram. Penurunan drastis ini memicu kekecewaan para petani terhadap sikap Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Rokan Hilir yang dinilai terlalu pasif menghadapi gejolak harga.
Ruzi, seorang petani sawit asal Labuhan Tangga Kecil, mengaku kecewa karena hingga kini belum terlihat langkah konkret dari dinas terkait untuk memperjuangkan nasib petani. Menurutnya, saat harga sawit terjun bebas, DKPP justru memilih diam.
“Kalau harga naik, pemerintah cepat bicara soal produksi meningkat. Tapi ketika harga jatuh seperti sekarang, petani dibiarkan menanggung sendiri. Kami butuh keberpihakan, bukan sekadar menonton,” ujar Ruzi kepada wartawan, Minggu (25/5).
Ia menilai kondisi ini bukan sekadar persoalan pasar, melainkan menyangkut keberanian pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Rohil (DKPP),dalam melindungi ekonomi masyarakat kecil. Sebab di Rokan Hilir, ribuan kepala keluarga menggantungkan hidupnya dari sektor perkebunan sawit.
Anjloknya harga TBS disebut mulai memukul daya beli masyarakat kepenghuluan Kab.Rokan Hilir, Sejumlah petani bahkan mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan operasional kebun, mulai dari pembelian pupuk hingga biaya perawatan tanaman. Jika dibiarkan berlarut, kondisi ini dikhawatirkan berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan di wilayah sentral perkebunan sawit khususnya di kabupaten Rokan Hilir.
Publik kini mempertanyakan sejauh mana peran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Rokan Hilir dalam menghadapi persoalan tersebut. Kritik bermunculan karena instansi yang seharusnya menjadi garda terdepan sektor pertanian justru dinilai belum menunjukkan langkah strategis, baik dalam bentuk koordinasi dengan perusahaan, pengawasan harga di tingkat pabrik, maupun komunikasi aktif kepada pemerintah provinsi dan pusat.
“Jangan hanya hadir saat seremoni tanam atau panen raya. Ketika harga jatuh, DKPP Rokan Hilir harus tampil membela petani. Kalau tidak, publik wajar menilai DKPP gagal membaca penderitaan masyarakat,” kata seorang tokoh masyarakat pesisir Rohil.
Sejumlah kalangan mendesak agar Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir segera turun tangan dan tidak membiarkan petani menghadapi tekanan ekonomi sendirian. Transparansi penetapan harga TBS, pengawasan terhadap permainan tengkulak, hingga keberanian menyuarakan aspirasi petani ke pemerintah provinsi dinilai menjadi langkah minimal yang harus segera dilakukan.
Di tengah situasi ekonomi kepenghuluan/Desa yang semakin rapuh, sikap diam pemerintah justru dianggap memperlebar jarak antara birokrasi dan masyarakat yang selama ini menjadi tulang punggung sektor pertanian di Negeri Seribu Kubah.
Editor : Redaksi
