Rokan Hilir-Jurnalindependent.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi D Kabupaten Rokan Hilir menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan serta seluruh Kepala Puskesmas se-Kabupaten Rokan Hilir pada Selasa, 19 Mei 2026. Pertemuan tersebut membahas meningkatnya kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) sekaligus melakukan evaluasi pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas.
RDP berlangsung dengan dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD Rohil, yakni Maston selaku pimpinan rapat, Imam Suroso, Ketua Komisi D Purnomo, Wakil Ketua Komisi Edison, serta anggota Komisi D Najarudin dan Devi Paranita.
Sementara dari unsur Dinas Kesehatan hadir Sekretaris Dinas Kesehatan yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Rohil beserta staf, serta seluruh Kepala Puskesmas se-Kabupaten Rokan Hilir.
Dalam rapat tersebut, Dinas Kesehatan Rohil memaparkan data kasus DBD dari Januari hingga Mei 2026 yang mencapai 405 kasus, dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak lima orang. Dari total korban meninggal tersebut, tiga orang berasal dari wilayah Bagansiapiapi, satu orang dari Kecamatan Tanah Putih, dan satu orang dari Kecamatan Pujud.
“Menanggapi kondisi tersebut, Purnomo,S.Ag selaku ketua komisi D DPRD Rohil meminta Dinas Kesehatan untuk meningkatkan langkah penanganan dan pencegahan secara maksimal guna menekan penyebaran penyakit DBD di tengah masyarakat.”ujarnya
Dalam pemaparannya, Dinas Kesehatan menjelaskan sejumlah upaya yang telah dilakukan, di antaranya melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan secara masif dari rumah ke rumah mengenai bahaya nyamuk DBD, mulai dari pola penyebaran hingga cara mencegah berkembangbiaknya nyamuk penyebab demam berdarah.
Selain itu, upaya pencegahan juga melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pendidikan (Disdik), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial (Dinsos), serta PMK agar penanganan DBD dapat dilakukan secara terpadu.
Untuk daerah yang telah terpapar kasus DBD, Dinas Kesehatan juga menegaskan akan memaksimalkan pelayanan kesehatan baik di tingkat Puskesmas maupun rumah sakit agar masyarakat dapat memperoleh penanganan medis secara cepat dan tepat. Selain itu, kegiatan fogging atau pengasapan juga terus dilakukan di sejumlah wilayah yang dianggap rawan penyebaran DBD.
Namun dalam RDP tersebut, sejumlah persoalan turut menjadi perhatian serius. Salah satunya terkait kondisi alat fogging di hampir seluruh Puskesmas yang dinilai sudah tidak layak pakai dan membutuhkan pengadaan alat baru. Selain itu, kekurangan tenaga dokter di beberapa Puskesmas juga dinilai menjadi kendala dalam memaksimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Sebagai tindak lanjut dari hasil RDP, disepakati beberapa langkah strategis yang akan segera dilaksanakan. Pertama, akan dilakukan pertemuan lintas OPD yang melibatkan Dinas Kesehatan, DLH, Disdik, PMK, dan BPBD guna menyamakan persepsi bahwa pencegahan DBD merupakan tanggung jawab bersama sehingga diperlukan sosialisasi secara terpadu dan berkelanjutan.
Kedua, pemerintah akan mengumpulkan perusahaan-perusahaan yang berada di setiap kecamatan untuk membantu pengadaan mesin fogging dengan target satu mesin untuk satu Puskesmas.
Ketiga, Dinas Kesehatan bersama BKPSDM akan melakukan pembahasan khusus terkait pemerataan tenaga dokter di seluruh Puskesmas di Kabupaten Rokan Hilir agar pelayanan kesehatan dapat berjalan lebih optimal dan merata.
Melalui RDP tersebut, Komisi D DPRD Rohil berharap seluruh pihak dapat bergerak bersama dalam menekan angka penyebaran DBD sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir.
Editor : Redaksi
