Jurnalindependent.com-Bagansiapiapi- Isu terkait keterlibatan Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir dalam kebijakan pemotongan minyak di SPBU Maju Jaya Panipahan dipastikan tidak benar atau hoaks. Hal tersebut terungkap setelah sejumlah Pemuda Panipahan melakukan pertemuan langsung dengan Kepala Dinas Perikanan Rokan Hilir, Amin, S.Pi., M.Si., di Kantor Dinas Perikanan Batu Enam.
Dalam pertemuan tersebut, Riadi Malay menyampaikan bahwa Kepala Dinas Perikanan Rohil menegaskan tidak mengetahui maupun terlibat terkait adanya kebijakan pemotongan minyak di SPBU Maju Jaya Panipahan.
“Bapak Kepala Dinas menyampaikan bahwa pihak dinas tidak tahu-menahu terkait kebijakan pemotongan minyak tersebut dan tidak pernah dilibatkan dalam persoalan itu,” ungkap Riadi Malay.
Atas dasar itu, Riadi menilai pernyataan Wawan selaku operator SPBU Maju Jaya Panipahan yang sebelumnya menyebut adanya keterlibatan Dinas Perikanan patut dikecam karena dianggap telah menyebarkan informasi yang menyesatkan masyarakat.
“Pernyataan yang menyebut adanya keterlibatan dinas jelas menyesatkan publik. Hal seperti ini tidak boleh dibiarkan karena dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat nelayan,” tegasnya.
Sementara itu, Akas Virmandi yang turut hadir dalam pertemuan tersebut juga menyoroti adanya kejanggalan terkait jumlah surat rekomendasi BBM nelayan yang terus bertambah. Ia meminta agar dilakukan verifikasi ulang terhadap seluruh surat rekomendasi yang sudah diterbitkan.
Menurut Akas, dugaan adanya oknum calo yang memegang puluhan surat rekomendasi di SPBU Maju Jaya Panipahan harus menjadi perhatian serius Dinas Perikanan Rohil.
“Kami meminta agar seluruh surat rekom diperiksa ulang. Karena kami melihat ada indikasi oknum tertentu yang menguasai banyak rekomendasi, dan ini sangat merugikan nelayan kecil,” ujarnya.
Selain itu, Akas juga merekomendasikan agar proses pembuatan dan perpanjangan surat rekomendasi BBM nelayan dapat dialihkan pelayanannya ke Panipahan. Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat nelayan dapat mengurus dokumen mereka secara langsung tanpa harus menggunakan jasa pihak lain atau calo.
Pemuda Panipahan berharap persoalan distribusi BBM nelayan di wilayah Panipahan dapat ditata lebih transparan dan berpihak kepada masyarakat nelayan yang benar-benar membutuhkan.
Editor : Redaksi
