Jurnalindependent.com,Rokan Hilir – Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Rokan Hilir dikabarkan mengalami peningkatan signifikan sejak Februari hingga Mei 2026. Kondisi tersebut memunculkan sorotan tajam dari publik terhadap kinerja bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Penyehatan Lingkungan (P2PPL) Dinas Kesehatan Rohil.
Publik menilai penanganan kasus DBD di sejumlah wilayah terkesan lamban dan belum menunjukkan langkah konkret yang efektif dalam menekan penyebaran penyakit yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti tersebut.
Sorotan itu mengarah kepada Kepala Bidang P2PPL Dinkes Rohil, Eva Diana Roza, beserta Kepala Tim P2PPL, Ngatirin, yang dinilai pasif dalam menyikapi meningkatnya kasus DBD di tengah masyarakat.
Beberapa kalangan masyarakat mempertanyakan sejauh mana kesiapan dan strategi Dinas Kesehatan Rohil dalam melakukan pencegahan dini, edukasi lingkungan, hingga penanganan cepat terhadap wilayah-wilayah yang terdampak.
“Kasus DBD meningkat cukup tajam, tetapi respons yang terlihat di lapangan dinilai belum maksimal. Ini menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat terkait kualitas kinerja bidang teknis P2PPL,” ujar Rafael, warga Bagan Punak.
Selain persoalan penanganan DBD, masyarakat juga menyoroti dugaan kekosongan stok obat malaria di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan. Kondisi tersebut dinilai memprihatinkan mengingat malaria juga merupakan penyakit menular yang membutuhkan penanganan serius dan cepat dari pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan.
Publik mempertanyakan bagaimana pengawasan dan kesiapan bidang teknis P2PPL dalam memastikan ketersediaan obat-obatan penting, khususnya obat malaria, agar pelayanan kesehatan masyarakat tidak terganggu.
Tidak hanya itu, transparansi penggunaan anggaran pada sektor teknis P2PPL Dinas Kesehatan Rohil juga mulai menjadi sorotan. Masyarakat menilai anggaran yang telah digelontorkan seharusnya mampu menghasilkan langkah nyata, seperti fogging berkala, penyuluhan masif, pemberantasan sarang nyamuk (PSN), pengawasan intensif di daerah rawan DBD, hingga menjamin ketersediaan obat penyakit menular.
“Kalau kasus DBD meningkat dan obat malaria diduga habis, tentu publik berhak bertanya di mana akuntabilitas bidang P2PPL dalam menangani persoalan kesehatan masyarakat,” ungkap salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Sejumlah pihak juga menilai lemahnya langkah antisipasi dan minimnya respons cepat menjadi salah satu faktor meningkatnya kasus DBD di Rohil. Kondisi itu membuat kualitas serta kapasitas kepemimpinan Kabid P2PPL dalam menangani persoalan kesehatan masyarakat ikut dipertanyakan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Kesehatan Rohil melalui Kabid P2PPL Eva Diana Roza belum memberikan penjelasan resmi terkait meningkatnya kasus DBD maupun dugaan habisnya stok obat malaria. Saat dikonfirmasi awak media, Eva Diana Roza juga belum memberikan tanggapan atau klarifikasi.
Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan DBD dan malaria agar persoalan ini tidak semakin meluas dan membahayakan keselamatan warga, khususnya anak-anak yang menjadi kelompok paling rentan terpapar penyakit menular tersebut.
Editor : Redaksi
