Rokan Hilir|Jurnalindependent.com-Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kepenghuluan (PMK) Kabupaten Rokan Hilir kembali menjadi sorotan. Aktivis pemuda Rohil, Akas Virmandi, secara terbuka meminta Bupati Rokan Hilir melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Dinas PMK yang saat ini dipimpin oleh Dr. Basri, S.K.M., M.KL.
Menurut Akas, berbagai persoalan yang muncul di lingkungan Dinas PMK menunjukkan lemahnya kepemimpinan dan minimnya respons terhadap kritikan publik. Ia menilai Kepala Dinas PMK belum mampu menunjukkan kapasitas yang memadai dalam mengelola organisasi perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam pembinaan pemerintahan kepenghuluan.
“Saya menilai Kepala Dinas PMK tidak mampu menjawab berbagai persoalan yang muncul di internal OPD tersebut. Bahkan ketika saya mengirimkan pemberitaan terkait dugaan rangkap jabatan Camat Pekaitan sebagai Pjs Penghulu Suak Air Hitam, nomor WhatsApp saya justru diblokir,” ujar Akas.
Akas menilai tindakan tersebut mencerminkan sikap anti kritik dan tidak mencerminkan semangat keterbukaan yang seharusnya dimiliki seorang pejabat publik. Menurutnya, jabatan kepala dinas bukanlah posisi yang dapat dijalankan tanpa kemampuan manajerial, kepemimpinan, dan integritas yang kuat.
“Seorang kepala dinas harus siap menerima kritik, masukan, dan pengawasan dari masyarakat. Pemerintah daerah adalah ruang publik yang terbuka terhadap evaluasi, bukan ruang personal yang kebal dari kritik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Akas mendesak Bupati Rokan Hilir untuk melakukan evaluasi total terhadap Dinas PMK. Ia mempertanyakan efektivitas kepemimpinan yang saat ini berjalan dan meminta pemerintah daerah memastikan setiap jabatan strategis diisi oleh figur yang benar-benar memiliki kompetensi dan kapasitas.
Menurutnya, berbagai persoalan tata kelola pemerintahan tidak akan terselesaikan apabila posisi-posisi penting hanya diisi berdasarkan kedekatan atau pertimbangan yang tidak mengedepankan profesionalisme.
“Jika alasan di nilai masih baru menjabat untuk di jadikan pembenaran atas berbagai kelemahan yang terjadi, maka itu tidak bisa diterima. Jabatan kepala dinas bukan tempat untuk belajar sambil mencoba-coba. Tanggung jawabnya besar karena menyangkut pelayanan publik dan pembinaan pemerintahan di tingkat kepenghuluan,” katanya.
Akas juga mempertanyakan kualitas proses penempatan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Menurutnya, daerah ini memiliki banyak aparatur sipil negara yang berpengalaman dan berkompeten untuk menduduki jabatan strategis.
“Apakah sudah tidak ada lagi ASN Rohil yang berkompeten sehingga jabatan penting harus diisi tanpa mempertimbangkan kapasitas yang memadai? Jika pola seperti ini terus dipertahankan, maka kualitas tata dan kelola pemerintahan daerah akan semakin menurun dan kepercayaan publik pun semakin punah,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Akas mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang ditempatkan pada posisi strategis. Ia berharap Bupati Rokan Hilir segera mengambil langkah evaluatif demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas PMK Kabupaten Rokan Hilir belum memberikan tanggapan resmi terkait kritikan tajam dan penilaian yang disampaikan oleh Akas Virmandi.
Redaksi.
