BaganSiapiapi|Jurnalindependent .com- Aktivis muda Panipahan, Riadi Malay, kembali menyuarakan dugaan penyelewengan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di SPBU Maju Jaya. Sorotan tersebut disampaikan Riadi setelah dirinya menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan adanya perlakuan khusus dalam penyaluran BBM subsidi kepada pihak tertentu.
Berdasarkan keterangan masyarakat yang enggan disebutkan namanya, terdapat salah seorang bernama Hok Beng yang diduga memiliki surat rekomendasi dalam jumlah banyak untuk pengambilan BBM subsidi. Bahkan, masyarakat menduga adanya perlakuan istimewa dari pihak SPBU terhadap yang bersangkutan, karena setiap kali BBM masuk, dirinya disebut selalu menjadi pihak yang diprioritaskan terlebih dahulu.
“Ini menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat. Kenapa ada pihak tertentu yang selalu diutamakan ketika minyak masuk? Jika benar memiliki rekom dalam jumlah besar, maka hal tersebut harus diperiksa dan ditelusuri legalitas serta peruntukannya,” ungkap Riadi.
Tidak hanya itu, Riadi juga menyoroti dugaan penyaluran BBM subsidi yang tidak tepat sasaran kepada pengusaha kapal apung dan kapal ekspor yang diduga memiliki kapasitas melebihi Gross Tonnage (GT) yang diperbolehkan menerima BBM subsidi.
Menurutnya, jika dugaan tersebut benar terjadi, maka praktik itu sangat merugikan nelayan kecil dan masyarakat yang memang berhak mendapatkan BBM subsidi dari pemerintah.
“BBM subsidi seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kecil dan nelayan yang membutuhkan, bukan justru diduga dinikmati oleh kapal-kapal besar ataupun pengusaha tertentu,” tegasnya.
Selain menyoroti pihak SPBU, Riadi juga memberikan kritik keras terhadap pihak Syahbandar terkait proses pengukuran kapal. Dirinya menduga adanya permainan dalam penerbitan surat ukur kapal yang berpotensi digunakan untuk mempermudah kapal dengan kapasitas besar mendapatkan BBM subsidi.
“Saya menduga kuat ada permainan dalam penerbitan surat ukur kapal. Karena tidak mungkin kapal yang secara fisik besar bisa memiliki ukuran GT kecil apabila proses pengukurannya dilakukan secara profesional dan transparan,” tambahnya.
Atas persoalan tersebut, Riadi meminta aparat penegak hukum serta instansi terkait untuk turun tangan melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan penyalahgunaan BBM subsidi di wilayah Panipahan, termasuk memeriksa pihak SPBU, pemilik rekomendasi, hingga proses penerbitan surat ukur kapal oleh Syahbandar.
Dirinya menegaskan bahwa pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi harus diperketat agar tidak terjadi praktik-praktik yang merugikan masyarakat kecil dan mencederai program subsidi pemerintah.
Redaksi.
