Rokan Hilir|Jurnalindependent.com-Kabupaten Rokan Hilir terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Melalui Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir, berbagai langkah strategis terus digencarkan sebagai upaya pencegahan maupun penanganan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap jalannya roda pemerintahan. Dalam hal ini, Inspektorat Rohil hadir sebagai garda terdepan dalam fungsi pengawasan serta pembinaan aparatur pemerintah.
Salah satu fokus utama yang terus dijalankan yakni kampanye aksi anti korupsi secara berkesinambungan. Sosialisasi anti korupsi aktif dilakukan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
Kegiatan tersebut bertujuan untuk mencegah praktik gratifikasi yang kerap menjadi pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi. Selain itu, Inspektorat juga memperkuat komitmen anti korupsi melalui berbagai rapat koordinasi dan workshop eksekutif bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Melalui kegiatan itu, seluruh OPD diteguhkan komitmennya dalam mendukung pemberantasan korupsi dan menciptakan budaya kerja yang berintegritas.
Tidak hanya fokus pada internal pemerintahan, Inspektorat Rohil juga membuka ruang pelayanan pengaduan masyarakat. Setiap laporan yang masuk dipastikan ditindaklanjuti secara serius demi menjaga integritas dan akuntabilitas pemerintahan daerah.
Fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa turut diperkuat guna memastikan tata kelola pemerintahan desa berjalan secara transparan dan akuntabel.
Sebagai bentuk inovasi dalam membangun budaya integritas, Inspektorat Rohil juga meluncurkan program pilot project Desa Anti Korupsi. Program tersebut diharapkan menjadi contoh nyata bagaimana desa dapat menjadi benteng integritas dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa.
Inspektur Daerah Kabupaten Rokan Hilir, H. Sarman Syahroni, ST., M.IP, CGCAE, menegaskan bahwa pihaknya terus berkomitmen mendukung tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pencegahan korupsi di daerah.
Selain itu, Inspektorat Rohil turut melaksanakan penilaian indeks persepsi korupsi dengan melibatkan masyarakat sebagai responden. Kegiatan ini dilakukan guna memperoleh gambaran objektif terkait tingkat integritas dan pelayanan publik di daerah.
Untuk memperkuat langkah pencegahan, Inspektorat juga membentuk tim pencegahan serta tim penyuluhan anti korupsi yang telah bersertifikasi KPK. Tim tersebut aktif memberikan edukasi, sosialisasi, hingga pendampingan terkait upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
Tidak hanya itu, kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri Rokan Hilir juga terus dijalankan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dalam rangka penguatan pengawasan dan penegakan hukum.
“Dengan koordinasi yang solid, setiap pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti melalui audit maupun investigasi yang transparan,” ujar H. Sarman Syahroni,ST.,M.IP., CGCAE
Melalui berbagai langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berharap budaya anti korupsi dapat semakin tumbuh di seluruh lini pemerintahan, sehingga tercipta pelayanan publik yang bersih, profesional, dan berintegritas.
Redaksi.
