ROKAN HILIR|Jurnalindependent.com-Sorotan publik terhadap penunjukan Camat Pekaitan yang masih aktif sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Penghulu Suak Air Hitam hingga kini belum mendapatkan penjelasan yang konkret dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kepenghuluan (PMK) Kabupaten Rokan Hilir. Kondisi tersebut menuai kritikan keras dari aktivis pemuda Rokan Hilir, Akas Virmandi.
Akas menilai sikap pasif Kepala Dinas PMK Rokan Hilir dalam merespons pertanyaan dan kegelisahan publik merupakan cerminan buruknya tata kelola organisasi perangkat daerah yang dipimpinnya. Menurutnya, seorang kepala dinas seharusnya hadir memberikan penjelasan atau keterangan yang objektif dan juga transparan terhadap setiap kebijakan yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
“Ketika publik mempertanyakan dasar dan mekanisme penunjukan seorang camat aktif sebagai Pjs Penghulu Suak Air Hitam, seharusnya Kepala Dinas PMK tampil memberikan penjelasan. Namun yang terjadi justru sebaliknya, seolah-olah tidak ada persoalan yang perlu dijawab. Sikap pasif seperti ini menunjukkan lemahnya tata kelola dan komunikasi publik di lingkungan Dinas PMK,” tegas akas
Lebih lanjut, Akas menilai Kepala Dinas PMK tidak menunjukkan kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni dalam mengemban amanah yang diberikan. Bahkan dirinya menilai penempatan jabatan tersebut terkesan tidak sesuai dengan kompetensi yang ia miliki.
“Jika melihat latar belakang keilmuan Dr. Basri, S.KM., M.KL yang berasal dari bidang Kesehatan Masyarakat, maka wajar apabila publik mempertanyakan sejauh mana pemahaman dan kemampuan beliau terhadap tata kelola pemerintahan kepenghuluan dan pemberdayaan masyarakat kepenghuluan Rokan Hilir. Saya menilai beliau tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk menjawab berbagai persoalan yang muncul di sektor ini. Bahkan terkesan salah alamat ketika ditunjuk sebagai Kepala Dinas PMK,” tambahnya
Menurut Akas, jabatan strategis di lingkungan pemerintah daerah harusnya diisi oleh figur yang memiliki kompetensi, pengalaman, dan pemahaman yang relevan dengan bidang dan tugas yang diemban. Kesalahan dalam menempatkan pejabat, menurutnya dapat berdampak terhadap kualitas pelayanan publik dan efektivitas jalannya pemerintahan Daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Akas juga menyentil Bupati Rokan Hilir agar lebih cermat dalam melakukan penunjukan pejabat pada organisasi perangkat daerah (OPD). Ia mengingatkan bahwa keberhasilan suatu dinas sangat bergantung pada kemampuan pemimpinnya dalam memahami dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas/kelembagaan secara profesional.
“Saya meminta Bupati Rokan Hilir untuk lebih selektif dan Jeli dalam menempatkan pejabat pada posisi strategis. Jangan sampai terjadi salah penempatan yang akhirnya berdampak pada buruknya tata kelola pemerintahan daerah. Ketidakpahaman seorang kepala dinas terhadap bidang yang dipimpinnya akan memberikan dampak besar terhadap wajah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir di mata masyarakat,” tutup Akas.
Akas menegaskan bahwa kritikan yang disampaikannya merupakan bentuk kepedulian terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel, khususnya dalam tata dan kelola baik tingkat kecamatan maupun kepenghuluan di Kabupaten Rokan Hilir.
Redaksi.
