Pekanbaru|Jurnalindependent.com-Dalam upaya memperkuat langkah penyelesaian persoalan tunda bayar Tahun Anggaran 2025, Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir menjalin sinergi dan koordinasi bersama perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kegiatan koordinasi tersebut membahas berbagai langkah strategis terkait mekanisme penyelesaian kewajiban pembayaran pemerintah daerah, sekaligus memastikan proses penanganannya berjalan secara tertib administrasi dan tepat sasaran.
Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir menegaskan bahwa sinergi dengan BPKP Riau menjadi bagian penting dalam penguatan fungsi pengawasan internal pemerintah, terutama dalam mengawal kebijakan penyelesaian tunda bayar agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun administrasi di kemudian hari.
Selain itu, koordinasi tersebut juga difokuskan pada penguatan evaluasi terhadap dokumen administrasi, validasi kegiatan, serta pemetaan skala prioritas pembayaran berdasarkan ketentuan dan kemampuan keuangan daerah.
Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan penyelesaian tunda bayar Tahun 2025 dapat dilakukan secara bertahap, terukur, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah.
Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Inspektorat juga menekankan pentingnya sinergitas antar lembaga pengawasan guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berintegritas. Dengan adanya pendampingan serta koordinasi bersama BPKP Riau, proses penyelesaian tunda bayar diharapkan mampu berjalan lebih optimal serta memberikan kepastian bagi seluruh pihak terkait.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam memperbaiki manajemen keuangan daerah dan menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.
Redaksi.
