Jurnaindependent.com-Pekanbaru- Menanggapi beredarnya isu dugaan pemotongan minyak subsidi yang terjadi di SPBU Maju Jaya Panipahan dan ramai diperbincangkan di media sosial, Akas Virmandi selaku aktivis mahasiswa yang saat ini menjabat sebagai Presiden HIPEMAROHI Pekanbaru sekaligus Koordinator Paguyuban Seriau Wilayah Rokan Hilir turut mempertanyakan persoalan dugaan penyalahgunaan wewenang yang diduga terjadi di pihak SPBU maupun Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir.
Hal tersebut disampaikan Akas setelah mencermati pemberitaan yang disampaikan oleh Aktivis Muda Panipahan, Riadi Malay, yang belakangan menjadi sorotan publik di jagat maya. Dalam keterangannya, Akas menyoroti dua poin penting yang dinilai sangat menarik dan perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah serta aparat penegak hukum.
“Pertama, terkait kebijakan pemotongan minyak yang disebut dilakukan atas dasar kesepakatan bersama antara pihak SPBU dan Dinas Perikanan Rohil. Kedua, terkait jumlah surat rekomendasi minyak yang terus bertambah,” ujar Akas.
Menurut Akas, kebijakan pemotongan minyak subsidi tersebut patut dipertanyakan karena diduga telah menyalahi aturan, meskipun disebut dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dengan masyarakat. Namun dalam pemberitaan tersebut, Wawan selaku operator SPBU justru menyebut tidak adanya bukti tertulis terkait kesepakatan dimaksud, meskipun praktik tersebut dikabarkan telah berlangsung cukup lama.
“Ini menjadi persoalan serius. Jika memang benar ada kesepakatan, tentu harus ada dasar dan bukti yang jelas. Jangan sampai kebijakan yang menyangkut hak masyarakat nelayan justru dijalankan tanpa dasar administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Akas juga menilai pernyataan operator SPBU dalam pemberitaan tersebut terkesan mengeluhkan pihak Dinas Perikanan Rohil yang terus menerbitkan surat rekomendasi minyak dalam jumlah besar.
Untuk itu, Akas meminta Kepala Dinas Perikanan Rohil beserta Kepala Bidang Tangkap agar membuka secara transparan seluruh data rekomendasi minyak yang diterbitkan dan digunakan di SPBU Maju Jaya Panipahan. Menurutnya, langkah itu penting agar masyarakat nelayan yang benar-benar membutuhkan subsidi tidak menjadi korban praktik mafia minyak.
“Saya meminta Kepala Dinas dan Kabid Tangkap Dinas Perikanan Rohil membuka seluruh data rekom minyak di SPBU Maju Jaya Panipahan. Jangan sampai nelayan kecil yang benar-benar membutuhkan justru menjadi imbas dari permainan mafia minyak,” katanya.
Akas juga mengingatkan bahwa persoalan dugaan penyalahgunaan rekomendasi minyak sebelumnya pernah menjadi perhatian dalam aksi demonstrasi yang dilakukan bersama mahasiswa dan masyarakat nelayan Bagansiapiapi di DPRD Rohil beberapa waktu lalu.
“Dulu kami sudah pernah menyuarakan adanya dugaan modus pembuatan surat rekomendasi minyak oleh pihak yang diduga tidak memiliki kapal. Bahkan pengurusan rekom tersebut sering kali dilakukan oleh satu orang yang diduga sebagai calo atau pelangsir, yang memegang puluhan hingga ratusan rekomendasi untuk pengambilan minyak di SPBU,” jelas Akas.
Ia pun berharap dugaan praktik serupa tidak kembali terjadi di Panipahan dan meminta aparat terkait segera melakukan penelusuran serta evaluasi terhadap sistem distribusi minyak subsidi bagi nelayan.
“Kami mengingatkan agar dugaan seperti ini jangan sampai kembali terjadi di Panipahan. Transparansi dan pengawasan harus diperketat demi melindungi hak masyarakat nelayan,” tutupnya.
